Usaha Sedot WC Tidak Memiliki Izin, Pemkot Bekasi Mengalami Kerugian

Ada 107 truk Sedot WC atau penyedot tinja yang ilegal di Wilayah Kota Bekasi, akibatnya ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah domestik, dari data yang didapat oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan atau Disperkimtan.

Truk Sedot WC Sumber : sedotwcputrahafiz.blogspot.com


"Truk tersebut dianggap ilegal karena pemiliknya tidak berkoordinasi atau mengajukan izin kepada pemerintah setempat dalam menyedot limbah tinja warga," Ujar Andrea Sucipto Kepala UPTD Pengolahan Air Limbah kepada Disperkimtan Kota Bekasi.

Menurut dia, keberadaan truk ilegal itu sangat merugikan pemerintah daerah karena retribusi dari penyedotan tinja tidak masuk ke kas daerah.

Guna menekan potensi PAD yang hilang, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, agar ada penindakan kepada truk yang tidak memiliki izin, bila perusahaan swasta itu ikut aturan pemerintah daerah tentunya bisa menambah sumber pendapatan.

Pentingnya Memiliki Surat Perizinan


Sebagaimana ditulis oleh wartakota.tribunnews.com lebih lengkapnya, dari berita tersebut jelas bahwa surat perizinan penting sekali dalam usaha, apalagi dalam kaitannya dengan pembuangan kotoran, tidak bisa semena-mena melakukannya tanpa izin, walau sudah melakukan pembuangan ditempat legal.


Seperti halnya berita diatas pendapatan dengan daerah haruslah didapatkan, jika tidak pemerintah daerah akan mengalami kerugian, karena itu kami selaku perusahaan Sedot WC CV PUTRA HAFIZ sadar akan hal itu, sehingga sudah punya surat-surat perizinan lengkap silahkan klik untuk mengetahuinya.

Untuk pembuangan, jika kami yang sudah punya surat izin lengkap membuang limbah ditempat ilegal saja akan disanksi, apalagi yang belum punya pastinya akan lebih berat sanksinya.

Lainnya : Usaha Sedot WC Tidak Memiliki Izin, Pemkot Bekasi Mengalami Kerugian